Sosialisasi Sismawas bersama Ditjen PSDKP di Kabupaten Wonogiri

Wonogiri – RSC – Sosialisasi penguatan peran masyarakat dalam sistem pengawasan berbasis masyarakat (Sismawas) di Kabupaten Wonogiri digelar di salah satu rumah makan di Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kamis, 4 Agustus 2022 pagi.

Hadir dalam giat tersebut Anggota DPR RI Komisi IV dari FPKB Luluk Nur Hamidah, Sekretaris Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Ir. Suharta,M. Si, Erik Sostenes, S.ST.Pi, Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan Cilacap beserta jajaran dan para peserta sosialisasi.

Sekretaris Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Ir. Suharta,M. Si menuturkan pihaknya mempunyai tugas mengawasi illegal fishing dan menangkap kapal-kapal asing yang melanggar.

“Tugas kami mengawal UU No 27 tentang pengelolaan wilayah pesisir,
pengawasan di perikanan budidaya, pengawasan pakan benih, perijinan dan pemasaran dari hulu sampai hilir mengawal bisnis perikanan,” katanya.

Dia menjelaskan pihaknya ingin menyampaikan kebijakan Kementrian Kelautan dan Perikanan untuk pembangunan menyeluruh di bidang kelautan dan perikanan.

“Bapak menteri KKP telah merumuskan pilar perijinan kelautan yang pertama tentang ekologi dimana ekologi harus seimbang, pilar kedua ekonomi dimana seluruh peikanan untuk kemajuan ekonomi dan pilar ketiga adalah kesejahteraan masyarakat, ketiga pilar harus dipegang bersama kita bumikan sampai masyarakat,” terangnya

Untuk mencapai tiga pilar tersebut, Menteri KKP telah melakukan tiga terobosan yakni penangkapan ikan terukur, pembudidayaan ikan bernilai ekonomi tinggi dan pengembangan kampung budidaya ikan yang sesuai dengan kearifan lokal.

“Diharapkan program terobosan tersebut bisa mendukung program peningkatan perekonomian,” ujarnya.

Dia menambahkan masyarakat perlu ikut berpartisipasi mengawasi dikarenakan keterbatasan personel.

“Keterbatasan personal akhirnya melibatkan masyarakat, harapan kedepan pengawasan jadi ringan ketika masyarakat sadar mengikuti aturan sehingga tidak ada lagi pelanggaran,” tegasnya.

Luluk Nur Hamidah mengatakan anggaran Kementrian Kelautan dan Perikanan hanya 6,1 trilyun.

“Dengan luas wilayah Indonesia 2/3 adalah laut dengan diapit dua samudera, dengan pulau sebanyak 17 ribu, untuk menjaga laut, pesisir dan pulau membutuhkan anggaran besar,” tegasnya.

“Ada nelayan, perikanan darat, agar kebutuhan ikan tercukupi dan meningkatkan ekomomi,” katanya.

Politisi yang akrab disapa Mbak Luluk tersebut menambahkan adanya illegal fishing yakni nelayan asing yang mencuri ikan di wilayah NKRI menyebabkan kerugian milyaran dollar.

“Dengan anggaran 6,1 trilyun harus mengurusi seluruh Indonesia maka kita prioritaskan bagi pemdudiaya kecil dan nelayan kecil dimana
belum semua punya alat tangkap yang layak,” jelasnya.

Mbak Luluk menambahkan peran masyarakat penting karena keterbatasan personel PSDKP. Masyarakat bisa melaporkan jika melihat pelanggaran hukum.

Mbak Luluk juga menyinggung soal makanan yang sehat untuk dikonsumsi.

“Apa yang kita makan apa memenuhi standar kesehatan,” katanya.

Angka stunting masih tinggi di Jawa Tengah, menurut Mbak Luluk karena pilihan makanan yang kurang tepat.

“Contoh makan mie instant yang dari gizi tidak ada, pemenuhan gizi protein tidak dapat inilah penyebab stunting tinggi, ” tandasnya.

Sementara Erik Sostenes, S.ST.Pi, Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan Cilacap mengatakan adapun sasaran dibentuknya Kelompok Pengawas Masyarakat (POKMASWAS) adalah pertama terbentuknya mekanisme pengawasan berbasis masyarakat, yang secara integratif dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, organisasi non pemerintah, serta dunia usaha dengan tetap mengacu kepada peraturan dan perundangan yang berlaku.

“Serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan ┬áketiga, terlaksananya kerjasama pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan oleh aparat keamanan dan penegak hukum serta masyarakat,” tutupnya.

Related posts

Leave a Comment